PESANRAKYAT

Aceh Besar - Bila disebutkan nama Bocah atau Balita tentu saja langsung terbayang di lupuk mata kita berupa anak-anak usia dini yang memiliki tingkah dan kelakuan Lucu dan menggemaskan, tangis dan tawa merupakan pekerjaan yang melekat pada kehidupan keseharian mereka, tentunya dengan berbagai alasan sehingga mereka mampu menangis dan tertawa berbahak-bahak, tambah sikap kecemburuan sosial yang cukup tinggi dalam gerak gerik dan kemauan, begitulah realita yang terjadi dalam karnaval Hardikda ke-52 di Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar Kemarin. Tidak dapat dimunafikan seorang ayah dan ibu menghasilkan sebuah kelelahan yang cukup luar biasa dalam mengatasi bocah-bocahnya, sehingga suasana tangisan dan bahakan tertawa lepas bocah menghiasi lingkungan Kantor Bupati Aceh Besar kemarin, disamping lahirnya peristiwa demi peristiwa unik, dimana sejumlah orang tua hilang anak, anak kesasar, orang tua dan anak hilang rombongan, bahkan tidak kalah lucunya ada ibu yang tidak lagi mengenal anaknya

Aceh Besar - Sepertinya pertambakan ikan diKecamatan Mesjid raya Kabupaten Aceh Besar, tidak termasuk dalam agenda kerja pemerintah Kabupaten Aceh Besar atau kendala yang menimpa petani tambak dikawasan pesisir selat malaka itu tidak ada kaitannya dengan pemerintah Kabupaten ini, buktinya sedemikian besarnya kerugian para petani Tambak setempat akibat ganasnya ombak laut dan pengaruh bibir muara, tidak satu pun intansi di Kabupaten Aceh Besar yang bertanggung jawab, malah dimunafikan bukan tanggung jawab intansi di Kabupaten itu, tapi tingkat provinsi Aceh. “ masalah muara ladong itu, tanggung jawab pengairan provinsi Aceh,” kata Ismaryadi, kepala dinas Pengairan Kabupaten Aceh Besar, yang di konfirmasi wartawan, Selasa 27/9, di Jantho. Sembari meminta tim wartawan untuk tidak melanjutkan konfirmasi lagi,” udah cukup, itu tanggung jawab mereka di provinsi,” Sanggah pak is, panggilan akrab Kadis Pengairan Aceh Besar. Sebelumnya kepala dinas Kelautan dan perikanan (K&P) Kabupate

Aceh Besar - Sedikitnya 22 kecamatan dikabupaten Aceh Besar gagal mengoperasikan pelayanan Kartu Tanda penduduk Eliktrik (E-KTP) secara serentak, alasannya disejumlah titik dimaksud belum memiliki perangkat sebagaimana yang di butuhkan dalam pembuatan KTP Nasional itu. Adapun perangkat tersebut, seperti Komputer, Kamera dan sejumlah perangkat lainnya yang di butuhkan oleh operator, akibatnya pelounchingan dan pelayan secara serentak gagal di laksanakan. Sedangkan Kecamatan Pekan Bada, salah satu titik pembuatan E-KTP yang telah memiliki perangkat sempurna, pagi tadi senin 26 september 2011, telah di lounchingkan, Dan mulai melayani masyarakat wajib KTP secara teratur. Kepala dinas Kependudukan dan catatan sipil (disdukcapil) Kabupaten Aceh Besar, Drs.Syukri, yang di konfirmasi usai pembukaan Lounching E-KTP untuk Kecamatan Pekan Bada pagi tadi, mengatakan, pelounchingan tersebut merupakan perdana bagi Kabupaten setempat, sedangkan 22 kecamatan lainnya sedang menunggu kelengkapan perang

Aceh Besar - Sepertinya hanya dalam tahun 2011 ini, kesempatan untuk melihat lagi bentuk dan kondisi terminal mobil penumpang (Mopen) kota Jantho, yang terletak di belakang Pasar Jantho saat ini, pasalnya diisukan tanah seluar seperempat Hektar lebih ini, akan di bangun infrastruktur berupa sejumlah kedai dan los, guna menampung sejumlah pedagang baik mingguan maupun pedagang harian di wilayah ibukota Kabupaten Aceh Besar itu. Isu tersebut sebagaimana yang di ungkapkan Kepala dinas perindustrian, perdagangan,Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Besar,Ir.M.Rizal Junaidi, kepada wartawan di Kota jantho, Jumat (23/9). “Lokasi terminal kota jantho, akan kita jadikan kawasan pasar, karena sarana yang ada saat ini tidak mampu menampung sejumlah pedagang yang ada, mengingat terminal tersebut juga tidak ada manfaat apa-apa,”Kata Rizal. Tambah Rizal, untuk membangun kedai dan Los terbuka, membutuhkan dana minimal Rp 1 milyar, Rizal, berencana akan bekerjasama dengan Bank Aceh,” Bank Aceh Kita min

Aceh Selatan , Sedikitnya 99 Unit Pusat pelayanan Kesehatan Masyarakat (PPKM) di Kabupaten Aceh Selatan, hingga tahun 2011 ini belum dapat memberikan kontribusi kesehatan bagi masyarakat di wilayah itu, alasanya tidak ada tenaga medis, sehingga upaya pelayanan kesehatan sebagaimana yang di harapkan pemerintah Aceh selama ini belum dapat dinikmati masyarakat sebagaimana layaknya yang di amanatkan Gubernur Aceh itu. Berdasarkan amatan media ini, sejumlah pustu (pukesmas pembantu) dan Pukesdes (pukesmas Pendesaan yang di ambil sample di wilayah barat dan timur Aceh selatan, terlihat dalam kondisi tertutup dan tidak ada tanda-tanda aktifitas apa pun. Sedangkan jangkauan ke Pukesmas Kecamatan , rata-rata warga harus menempuh jarak minimal 5 Kilo meter, malah ada sebahagian wilayah pendesaan di kabupaten ini di halangi oleh lautan. Salah satu Sumber yang di hubungi Wartawan, beberapa hari lalu, menyebutkan , sejumlah Pusat Kesehatan berstatus Pembantu dan Pendesaan itu tidak

Aceh Besar , Sekitar 2629 hektar sawah Petani di Kabupaten Aceh Besar, tahun ini positif gagal dipanenkan, karena hangus dan tidak berbuah, akibatnya produk gabah di wilayah ini terancam menurunt . Tahun ini terkesan sangat signifikan, di sinyalir akibat kemarau panjang beberapa bulan lalu, kurang optimalnya aliran air di sejumlah irigasi akibat debit air menipis serta gagal panen kali ini juga di sebut-sebut efek dari tergesernya jadwal penanaman. Gagal panen ini, merupakan angka paling besar setelah tahun 2009 yang tercatat hingga 3000 hektar lebih, sedangkan di tahun 2010 hanya 300 hektar dari jumlah luas wilayah persawahan kabupaten Aceh Besar lebih kurang 39000 Hektar yang tersebar di 23 Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Besar. Kepala dinas Pertanian ,tanaman pangandan holtikultura Kabupaten Aceh Besar, M.Salikin yang di konfirmasi siang tadi di kota jantho, mengatakan , salah satu solusi untuk mengatasi gagal panen petani, adalah dengan cara Bera atau mengatur kembali jadwal p

Aceh Besar - Meski pemerintah telah mensosialisasikan terkait, batas muatan kendaraan dan menjaga keselamatan di jalan raya lebih diutamakan, baik yang di sampaikan melalui media, cetak, elektronik, balliho, dan sepanduk di sepanjang jalan Raya, tapi semua itu sepertinya hanya menjadi aksisoris semata, bagi para pengguna jasa jalan raya selama ini. Buktinya kuantitas muatan kendaraan khususnya anggutan Barang material, kerab menjadi penyebab terjadinya laka lantas (kecelakaan Lalu lintas ) di jalan raya, disamping perilaku hura-hura pengemudi saat berkendaraan terutama generasi muda. Akibatnya meningkat tajam grafik kecelakaan Lalu Lintas, problema ini juga tidak terlepas dari kurangnya kapasitas jalan dibandingkan jumlah angka pemakai kendaraan akhir-akhir ini. Demikian di ungkapkan Kepala Dinas perhubungan, komunikasi, informasi dan telematika (Dishubkomintel) Kabupaten Aceh Besar, M.Jamal Bintang ,yang di dampingi Sekdisnya Zuhri, kepada media ini pagi tadi, usai me

Aceh Besar - Lebih kurang sekitar 14000 pemegang Nomor Pemegang Wajib Pajak (NPWP) di Kabupaten Aceh Besar, hingga tahun 2011 ini, tidak memiliki SPT, pada hal SPT merupakan termometer untuk mendeteksi jumlah pajak yang harus dibayar oleh pihak wajib pajak kepada Negara. Demikian Kata Kepala P2KP Jantho, disela-sela sosialisasi pajak kepada 65 orang bendaharawan dan bendaharawati dari seluruh intansi di Kabupaten Aceh Besar, yang digelar di hotel Permata hati Desa Meunasah Manyang Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten setempat senin (12/9). Menurut dia , lemahnya tingkat kesadaran membayar pajak di Kabupaten Aceh Besar saat ini, diakbatkan para pemegang NPWP, dominan hanya untukmencairkan kredit dari perbankan serta kurangnya pemahaman akan peranan pajak dalam kehidupan bernegara oleh pihak wajib pajak, meski pihaknya telah melakukan sosialisasi tentang wajib pajak berulang kali setiap tahun. “ sedikitnya ada 8 kali pertemuan, sosiali sasi kita gelar, ironisnya kesadaran masyarakat

Aceh Besar - Puluhan Petani Tambah Di desa Ladong Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar, akhir-akhir ini,mengeluh terhadap kondisi Kuala Ladong yang kondisinya cukup meresahkan petani tambak setempat, Pasalnya kondisi air di lokasi Tambah setempat tidak dapat diatur sebagaimana layaknya muara daerah lain yang stabil. Dimana muara tersebut akan terbuka cukup lebar saat terbelah, sehingga mengakibatkan tambak petani mengalami kekeringan hingga membentuk daratan, sedangkan saat tertutup air yang terdapat di saluran alur dapat mengkibatkan banjir . Berdasarkan amatan media ini senin (12/9) permukaan muara lebih kurang sekitar 12 meter dengan struktur melingkat hingga terbentuk huruf U, sedangkan di sebelah barat Muara, sejumlah area tambah, sudah menjadi dataran hingga capai 50 centi meter di atas permukaan air laut, Kondisi tersebut jelas mengakibatkan petani gagal panen. Untuk mengatisipasi musibah tersebut, sebanyak 65 kepala petani Tambak yang berlokasi di Gampong Ladon

Aceh Besar - Sebanyak tiga buah Proyek milik Pemerintah Provinsi Aceh, yang dibangun di Gampong Panca Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar, dalam kondisi terbangkalai alias tidak rampung dikerjakan, Pada hal ke tiga proyek tersebut merupakan sarana vital bagi masyarakat setempat. Adapun proyek tersebut adalah Jembatan yang menghubungi Gampong Panca dan Gampong Panca Kubu, dengan kondisi bangunannya hanya terbangun tiga buah tiang beton jumbo, Gedung Taman Kanak-Kanak Negri (TKN) satu atap Panca pembangunan baru selesai tembok dinding, sedangkan gedung Ruang Kegiatan Belajar (RKB) SLTP kelas Jauh belum difinising, keduanya terletak di komplek SD Gampong Panca, ironisnya gedung (RKB) ini belum sempat digunakan untuk proses belajar mengajar, sejumlah sisi bangunan telah roboh, diduga kualitas bangunan sangat buruk dan dikerjakan asal jadi oleh pihak rekanan Dinas terkait. Berdasarkan data yang di peroleh media ini, ketiga bangunan tersebut dibangun

Aceh Besar -Dalam rangka menjaga dan menyelamatkan lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Besar, meminta pimpinan daerah setempat untuk menindak dan menghentikan operasiaonal penambangan Galian C di sepanjang Sunagai Krueng Jree, desakan tersebut sebangaimana desakan Fraksi Golkar /PBB, dalam pendapat akhirnya pada sidang paripurna pertanggungjawaban Anggaran tahun 2010, yang di gelar pekan lalu di Ruang Sidang DPRK setempat di kota Jatho Aceh Besar. Menurut wakil rakyat tersebut, akibat pengerukan galian C jenis Pasir dan kerikil itu, sudah berada dititik kritis kerusakan lingkungan di wilayah itu, hal ini terpapar jelas pada jumlah debit air dan pencemaran air yang kian hari terus memburuk. Oleh karena itu, dewan setempat menegaskan agar titik galian C yang berpengaruh dengan lingkungan dan debit air tersebut dapat segera ditertipkan. “ saya berharap sejumlah Galian C yang berpengaruh kepada debit air dan kerusakan lingkungan dapat segera di tertipkan, sebelum ef

Aceh Jaya - sebanyak tiga pemuda warga desa Gampong Baroe Kecamatan Sampoenit, yang dikabarkan sempat hilang di pedalaman lintas sungai hulu masen sejak tanggal 23 Agustus 2011, sore tadi jumat (9/9) telah kembali dengan selamat. Ketiga pria tersebut yaitu,Mukmin (35),Jamaluddin (23)dan Mustafa (26), mereka pulang melalui jalur aliran sungai krueng Sabe Kecamatan Krung sabee Kabupaten Aceh Jaya. Mustafa salah satu korban , kepada media ini mengaku , mereka kesasar di pedalaman pergunungan bukut barisan atau hulu masen, mereka yang berencana mencari burung untuk di jual,guna kebutuhan uang menghadapi Lebaran Idul fitri 31 Agustus lalu. Kesasar, sedikitnya sekitar 16 hari lebih mereka berada di hutan belantara tersbeut, sedangkan bekal yang di siapkan hanya cukup untuk seminggu konsumsi, untuk mempertahan hidup, aku Mustafa ketiaganya terpaksa mengkonsumsi buah-buahan hutan dan sejumlah pepohonan yang di anggap tidak beracun. “untuk bertahan hisup kami makan pepohonan dan buah-buahan

NAD - Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Aceh Besar, M.Yunus, mengungkapkan kekecewaannya terhadap dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Provinsi Aceh, sehingga M.Yunus tidak bersedia menandatangani sejumlah berkas dari dinas terkait yang di sedorkan kepadanya. Secara rinci M.Yunus, kepada wartawan via Telpon, mengatakan dirinya tidak akan menandatangani sejumlah berkas yang menyangkut dengan realisasi anggaran APBN sebesar Rp 1 milyar untuk pengadaan ternak Sapi, dikarnakan dana tersebut bukan di salurkan ke Kabupaten Aceh Besar, melainkan dialihkan untuk Kabupaten Aceh Utara dan Aceh Jaya, masing-masing senilai Rp 500 juta rupiah. “ untuk apa saya tandatangani, dana itu tidak di salurkan untuk wilayah kita (Aceh Besar-read),” jawab M.Yunus. Kecuali itu,tambah Yunus, selain dana Bersumber dari APBN tahun 2011, dirinya juga pernah diminta oleh pihak terkait, untuk menandatangani realisasi sejumlah dana dari sumber Aspirasi dua Anggota Dewan DPRA dan dana tersebut di peruntukkan untuk

NAD - Petunuk Teknis (Juknis) yang dirumuskan oleh kementrian Pendidikan Republik Indonesia berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan yang mengunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) di Dinas pendidikan disetiap daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, disinyalir menjadi dalang utama dalam realisasinya. Pasalnya petunjuk teknis dimaksud selalu terlambat diterima oleh dinas bersangkutan, sehingga berpotensi pembangunan fisik maupun pengadaan sejumlah buku terancam tidak berkualitas. Dikarnakan juknis yang di berikan pemerintah pusat tersebut, terkesan tidak berpihak pada kebutuhan sasaran pembangunan dan pengadaan, tetapi lebih layak di sebutkan sebagai proyek pencairan uang Negara semata, megapa tidak, setiap tahun Juknis dimaksud selalu terlambat di terima oleh dinas terkait, serta sebahagian buku yang di adakanmerupakan patokan dari pemerintah pusat, sedangkan di titik peanorama manfaat sama sekali tidak di butuhkan. Keluhan tersebut sebagaimana di ungkapkan oleh sejumlah SKPK Dinas Pendi

Aceh Besar - Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Aceh Besar, dalam waktu dekat ini siap menindaklanjuti sejumlah temuan Pansus DPRK setempat, terkait adanya dugaan penyalahgunaan anggaran APBK Kabupaten Aceh Besar tahun 2010, “kita akan berupaya secepat mungkin ,” kata Kapolres AKBP.Drs.Herman Sikumbang, kepada media ini sore tadi usai mengikuti Paripurna LPJP tahun 2010, di Kota jantho Aceh Besar. Rencana tersebut seiring dengan desakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar, yang di sampaikan dalam paripurna Laporan pertanggung Jawaban (LPJ) pimpinan Daerah Kabupaten Aceh Besar anggaran tahun 2010, yang berlangsung di gedung rapat DPRK setempat siang tadi,Selas(96/9) dengan hasil akhir dewan menolak LPJ dimaksud. Norman Hidayat, dari Partai PKS, dalam sidang terhormat itu, mengintruksikan dan menegaskan, agar pihak Kepolisian dan Kejaksaan Negri Jantho, fokus untuk menindak lanjuti semua hasil yang di peroleh pihaknya dalam Panitia Khusus (pansus DPRK) yang di gelar

Aceh Besar -Lembaga Koalisi Kebijakan Partisifatif (K2P) Kabupaten Aceh Besar, mengharapkan ,agar Pemerintah setempat tidak Latah alias buru-buru dalammengambil keputusan untuk memfonis lokasi pembangunan Rumah Sakit Anak (RSA) untuk wilayah Kabupaten setempat. Mengingat antara kebutuhan dan kesiapan hal lainnya, terkesan cukup rancu untuk hasilnya di masa mendatang. Adapun persoalan awal yang dampak dari pembangunan RSA tersebut, antara lain, titik lokasi perencanaan pembangunan RSA, di Lampanah Kecamatan indrapuri dinilai akan memicu hilangnya lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat, di sebabkan lokasi dimaksud, merupakan lahan produktif warga, sedangkan titik sebelumnya di Gampong cot Situi akan terkendala dengan jarak tempuh pasien saat berobat, karena Gampong tersebut berada di daerah pedalaman. Demikian tulis Siratullah, Ketua Koalisi Kebijakan Partisifatif (K2P) Kabupaten Aceh Besar, yang di terima media ini senin 5 September 2011 via email. Kecuali itu, dalam Pers release