Hut Hari Ibu Ke 82 Men PP janji Perjuangkan Program Gender

Peneliti Dukung BPTP Sediakan Teknologi Pertanian

Pesan Rakyat-Banda Aceh,  Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Aceh, T.Iskandar, menyatakan, pihaknya mendapat signal dari sejumlah peneliti diantaranya meliputi dari Balai Besar Penelitian Padi Sukamandi, Balai Penelitian Tanah Bogor, Balai Penelitian Kacang-kacangan Malang, Universitas Syiah Kuala dan Expert dari New South Wales Departement of Primary Industry (NSW-DPI) Australia, dukungan atas penyediaan teknologi pertanian di Aceh.

Hal itu diungkapkan T. Iskandar, di sela-sela penanaman padi Varietas Unggul Baru (VUB) di Kabupaten Pidie Jaya, tepatnya dipenghujung tahun 2010 lalu. Bahkan,   BPTP Aceh terus berupaya untuk melakukan peningkatan produktivitas padi yang ada di seluruh provinsi Aceh.

“Peningkatan padi tersebut dilakukan dengan mengunakan pola pengelolaan tanaman terpadu (PTT) padi sawah dengan menerapkan sistem tanam jorong, pemupukan berimbang dan menggunakan varietas unggulan baru. Dengan kata lain low input tapi hasil melimpah,” ungkap T.Iskandar.

Kata dia, dalam mengembangkan VUB tersebut pihaknya juga melakukan kerjasama dengan pihak Australia Centre for International Agricultural Research (ACIAR). Disamping didukung oleh tenaga-tenaga peneliti dari dalam maupun luar Aceh, katanya.

Masih kata T. Iskandar, untuk musim hujan 2010 sampai 2011 pihaknya melaksanakan demonstrasi teknologi budidaya padi seluas 2,5 hektar, dengan pendekatan pengelolaan tanaman terpadu (PTT) padi sawah. 

“Komponen teknologi PTT tersebut antara lain penggunaan varietes unggul baru, penggunaan bahan organik, sistem tanam satu batang per lubang, efisiensi pemupukan spesifik lokasi, pengedalian hama terpadu, perbaikan sistem panen dan penaganan pasca panen,” tuturnya menyebutkan.

Menurutnya, dengan perbaikan teknologi usaha tani itu, diharapkan produkvitas padi di Desa Mayang Lamcok pada tahun pertama dapat ditingkatkan menjadi 7,0 ton/hektar GKP, sedangkan sasaran pada akhir kegiatan produkvitas padi dapat mencapai lebih dari 8 ton/hektar GKP.

“Program kerja yang direncanakan antara lain peningkatan kapasistas sumber daya petani yang akan dilakukan melalui pembinaan usaha tani dan pelatihan, terutama dalam rangka meningkatkan efektifitas kegiatan penyuluhan pertanian,” paparnya.

Lebih lanjut Ia mengatakan, pihaknya juga akan menperkenalkan kepada masyarakat tentang teknologi perbaikan kesuburan tanah dan pengelolaaan usaha tani yang baik. Dimana kedepan BPTP Aceh juga menprogramkan pertukaran petani untuk proses belajar dengan empat kabupaten lainnya di Aceh, yang juga memiliki permanent SITE seperti Pidie, Bireuen, Aceh Besar dan Aceh Barat, lanjut dia. (diposting oleh Pesan Rakyat.blogspot.com /sumber Korandigital.com)

Aceh Butuh "100 Tahun" Bangun Rumah Dhuafa,Aceh Butuh "100 Tahun" Bangun Rumah Dhuafa

Pesan Rakyat-Banda Aceh , Gubernur Irwandi Yusuf menyatakan membutuhkan waktu "100 tahun" lagi untuk membangun seluruh rumah kaum dhuafa di Provinsi Aceh.

"Artinya, jika setahun kita bisa membangun 2.000 unit rumah kaum dhuafa maka membutuhkan waktu 100 tahun, karena dana pemerintah yang tersedia terbatas," katanya di Sigli, Kabupaten Pidie, Kamis.

Hal itu disampaikan disela-sela membuka pertemuan forum Keuchik (Kades) se Kabupaten Pidie. Pertemuan itu dihadiri sekitar 700 Keuchik di kabupaten penghasil kerupuk malinjo di provinsi Aceh.

Sementara data tahun 2009 yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh menyebutkan sekitar 22 persen keluarga dari total 1.082.748 rumah tangga di Aceh belum memiliki rumah sendiri atau hanya 77,27 persen punya rumah sendiri.

Oleh karena itu, gubernur menyebutkan salah satu teknis mengatasi untuk mengurangi rumah bagi kaum dhuafa tersebut, yakni melalui pembangunan ekonomi masyarakat.

"Dengan terbangunnya ekonomi masyarakat, maka secara otomatis mereka bisa membangun sendiri rumah yang layak huni," kata Irwandi Yusuf.

Untuk itu, gubernur minta masyarakat Aceh agar lebih gigih dalam membangun ekonominya. Pemerintah Aceh terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program pembangunan.

"Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) yang diluncurkan pertengahan 2010 itu juga salah satu upaya pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat," kata dia.

Untuk mendukung program JKA itu, Pemerintah Aceh melalui APBA 2010 mengucurkan dana sebesar Rp241 miliar. JKA adalah salah satu program asuransi kepada penduduk, sehingga semua masyarakat bisa memperoleh pelayanan dan pengobatan gratis di rumah sakit.

Irwandi Yusuf juga menyebutkan Pemerintah Aceh juga menyalurkan bantuan kepada anak yatim korban konflik, tsunami dan kaum dhuafa dalam bentuk beasiswa, dengan total penerimanya mencapai 130 orang/tahun.

Hut Hari Ibu Ke 82 Men PP janji Perjuangkan Program Gender

 Pesan Rakyat JAKARTA -  Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan menyatakan komitmennya untuk melakukan upaya-upaya penghapusan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan.  

“Ini sebagai bagian dari upaya mewujudkan peradaban bangsa dan juga menjadi agenda utama penegakan hak asasi perempuan,” kata Menneg Pemberdayaan Perempuan Linda Amalia Sari Gumelar, dalam peringatan Hari Ibu di Sasono Langen Budoyo TMII, Jakarta Timur, Rabu (22/12/2010).

Selain itu, lanjutnya, peringatan Hari Ibu ke-82 tahun 2010 ini juga merupakan momentum setiap tahun untuk mengevaluasi dan mengapresiasi para pemangku kepentingan, dalam melaksanakan berbagai program pembangunan guna mewujudkan kesetaraan gender dan peningkatan kualitas hidup perempuan.

Tema peringatan Hari Ibu tahun ini adalah Kesetaraan Perempuan dan Laki-Laki untuk Membangun Karakter Bangsa dalam Mewujudkan Masyarakat yang Sehat dan Bermartabat.

Tema ini, menurut Linda, sesuai dengan Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104 Tahun 2010 tentang pelaksanaan sistem anggaran yang responsif gender yang bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam berbagai sektor pembangunan. “Ini bagian integral dari pembangunan sumber daya manusia,” ujarnya.s

Linda juga menekankan perlunya peningkatan peran perempuan khususnya ibu untuk membentuk karakter bangsa melalui pendidikan sejak dini, yang dimulai dalam keluarga, sekolah dan lingkungan masyarakat. Selain itu, perlu juga diperkuat penghargaan dan toleransi terhadap kemajemukan suku, agama, ras dan antar golongan.

Dalam peringatan Hari Ibu ini juga diberikan penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya kepada Kementerian dan Lembaga serta Kepala Daerah yang telah berhasil melaksanakan strategi pengarustamaan gender dan juga penghargaan penghargaan lain terkait dengan peningkatan kesehatan ibu dan anak.
(Iman Rosidi/Trijaya/lsi)(diposting ulang oleh Pesan Rakyat/22/12/2010 jam 20.56)

P-RAPBK Disahkan, Sebahagian Belanja APBK 2011 Tersedot Untuk Kegiatan 2010, Warga pertanyakan Nasib APBK 2012

Pesan Rakyat-Simeulue, Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (P-APBK), Jumat (3/12) di Ruang Sidang DPRK Simeulue, berhasil disahkan, dengan kesimpulan, Sebahagian Belanja APBK 2011 di gunakan untuk kegiatan dan belanja APBK tahun 2010. 

Akibat kondisi Anggaran tersebut, sehingga mengundang keprihatinan dan khawatiran  sejumlah masyarakat Kabupaten tersebut, terhadap Kondisi APBK tahun 2012 mendatang.

Win salah satu tokoh muda Kabuten tersebut mengatakan, bahwa dirinya merasa khawatir sekali atas kondisi Anggaran kabupaten tersebut saat ini, apa lagi kebutuhan tahun ini terpaksa di usir jumlah pendapatan tahun mendatang (2011-read)  dan bagaimana dengan Nasib tahun 2012 .

“sudah lambat di disahkan, tersedot lagi dana realisasi APBK 2011. Kalau tidak tercapai realisasinya apa yang terjadi APBK 2012 mendatang”  demikian kata Win, tokoh muda warga Desa Labuah, Kecamatan Simeulue Timur.

Berdasarkan informasi yang di himpun wartawan, terkurasnya anggaran yang masih di awan kayalan itu, demi Untuk menutupi kekurangan dana Belanja Kegiatan APBK 2010.

Maka, Pemda Simeulue terpaksa menyedot dana rencana realisasi APBK 2011, senilai Rp35 miliar, yang akan dipergunakan untuk melunasi tunggakan berbagai kegiatan dan hak-hak publik lainnya.

Dengan demikian angka defisit APBK tahun  2010 senilai Rp76 miliar, dipastikan   mampu meminimalisasikan jumlah tersebut ke nilai  Rp25 miliar.

Hal ini terjadi juga, akibat  lesunya realisasi PAD dari sektor galian C tahun 2010, yang di pengaruhi lokasi yang berstatus hutan lindung,  sehingga realisasi PAD dibawah target Rp 6.132.000.000, serta  meningkatnya belanja pegawai hingga  Rp 12.699.967.858.

Tidak  terealisasinya silpa tahun 2009, saat penyusunan APBK 2010 sebesar Rp14.119.826.000, kenaikan penyertaan modal yang mendesak di Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) sebesar Rp3,5 milyar, serta terjadinya defisit APBK tahun 2009  tembus angka Rp11.548.206.142,

Yang berakibat, kekurangan pembiayaan sebesar Rp 35 miliar dan asumsi hutang tahun 2010  Rp13 miliar pada PT Bank BPD Aceh, Cabang Sinabang yang dijadwal ulang pembayarannya pada tahun 2011.

Rincian struktur P-APBK Simeulue tahun 2010 sebagai berikut, sehinggga terdeteksi jumlah Pendapatan Daerah Rp 320.204.409.871. Belanja Daerah Rp334.120.120.729. Biaya Penerimaan Rp1.415.791.858 serta pengeluaran Rp22,5 milyar.

Sementara Bupati Drs Darmili dalam sambutannya mengatakan, Konsekuensi dari penetapan P-APBK 2010 dalam kondis kekurangan pembiayaan sebesar Rp35 miliar, maka sebagian belanja APBK 2011 akan terpakai untuk pembayaran belanja kegiatan tahun 2010.

Masih kata, Bupati Drs Darmili, mengingat besar belanja tahun 2010, maka pembayaran akan dilakukan  secara cicilan setiap bulannya sesuai dengan prioritas, kebijakan tersebut dilakukan anggaran belanja gaji pegawai pada tahun 2011 tidak terganggu.

“kebijakan yang diambil adalah yang terbaik untuk daerah dan dalam rangka mempercepat pemulihan keuangan Kabupaten Simeulue yang sedang sakit” kata Bupati Darmili dalam sambutannya dihadapan Muspida Plus, SKPD, Anggota DPRK Simeulue.  (PR/ Ahmadi)     Diposkan oleh Media On linePesan Rakyat di 13.21.00 0

 Bintang Bulan Berkibar Pada Milad GAM 34 di Denmark

Pesan Rakyat-Denmank , Masyarakat Aceh di Denmark dan di negara-negara yang lain di dunia benar-benar menyadari betapa pentingnya peringatan hari deklarasi (Peuingat uroë deklarasi) Aceh merdeka yang ke 34, sejak di deklarasikan pada tanggal 4 December 1976 oleh deklarator Gerakan Aceh merdeka Tengku Hasan Di Tiro (almarhum).

Masyarakat Aceh punya keinginan besar untuk terus menyambung perjuangan endatu yang belum selesai sebagaimana yang telah di gariskan oleh para pendahulu kepada generasi selanjutnya untuk mencapai kehidupan yang bermartabat.

Oleh sebab itu bangsa Aceh Bansigom Donja merasa terpanggil pada momentum yang sangat penting ini, terutama di Denmark mereka dengan sangat antusias menyambut hari bersejarah yang tidak bisa terlupakan sampai kapan pun, apa lagi mengingat betapa banyaknya jumlah bangsa yang menjadi korban dalam memperjuangkan hak-haknya dari kolonial.

Atas kesadaran dan inisiativ bersama maka masyarakat Aceh di Denmark mengadakan peringatan hari perjuangan bangsa pada Sabtu 4 December 2010 dan turut disertai beberapa aktivitas lain nya, yang bertempat di Fjerritslev Skole – Borups Alle 8, 9690 Fjerritslev- Region Nordjylland, Denmark.

Acara yang di mulai dengan membaca ayat suci Al-Quran itu di teruskan dengan pengibaran bendera, pidato Ketua Masyarakat Aceh Denmark, berdoa kepada para syuhada, dan kemudian para jamaah yang hadir turut berkesempatan menyampaikan berbagai aspirasi terhadap situasi di Aceh paska memorandum of understanding (MoU) di Helsinki.

Ada keinginan dari masyarakat Aceh di Denmark agar semua poin-poin MoU dijalankan dengan baik, tidak terkecuali dengan pengibaran bendera Aceh, seperti apa yang diamanahkan dalam perjanjian damai GAM dan RI di Helsinki, Finlandia 15 Agustus 2005 sesuai dengan yang tercantum dalam poin” 1.1.5. Aceh memiliki hak untuk menggunakan simbol-simbol wilayah termasuk bendera, lambang dan himne”.

Masyarakat Aceh di Denmark menyayangkan dan merasa khawatir akan kehilangan sejarah-sejarah penting jika rakyat Aceh tidak melestarikannya, kami turut menjadi tanda tanya besar kenapa bendera Aceh masih terlalu rumit untuk di bahas di parlement, hingga sudah 5 tahun lebih perjanjian damai di tanda tangani belum ada tanda-tanda bendera Aceh akan berkibar, padahal semua tau bahwa bendera itu salah satu identitas sebuah bangsa.

Masalah Tapol/Napol Aceh juga hingga saat ini belum semuanya di bebaskan, hak-hak korban komflik belum terpenuhi secara adil dan merata. Apabila hal-hal seperti di atas tidak di implementasi oleh pemerintah Aceh dan pemerintah pusat (Jakarta) selaku penaggung jawab di lapangan, maka sangat di risaukan perdamaian yang telah di sepakati antara GAM dan RI berkemungkinan sangat besar munculnya konflik baru di Aceh, sama seperti menyimpan bom waktu.

Jangan terlalu terlena dengan perdamaian yang telah tercapai, tetapi kita semua perlu terus meningkatkan berbagai upaya untuk menyelamatkan perdamaian di bumi Iskandar Muda untuk selamanya.

Bagaimana mengatakan sebuah perdamaian sedangkan poin-poin yang di janjikan tidak di implementasikan dalam pelaksanaannya.

Sabtu 4 Desember 2010
Fjerritslev, Denmark

Nek Hasan
Ketua pelaksana                    (diposting oleh Pesan Rakyat.blogspot.com/2010-06-12)

Grafik Kasus Narkotika Di Aceh Besar Menurun Kuantitas BB Menggunung, Langkah Produkser Masih Longgar

Pesan Rakyat-Aceh Besar, Pasca Operasi Pembasmian Narkotika yang di gencar oleh Penegak hukum selama ini, mulai mencerminkan responsif, sehingga dalam tahun 2010 ini  Jumlah kasus narkotika di Kabupaten ini relatif menurun, meski jumlah Barang Bukti (BB) yang disita Cenderung meningkat, ironisnya Pelaku narkotika yang berhasil di bekuk Penegak Hukum manyoritas Komsumen.

Ketua Kejaksan Negri ( Kajari) Kota jantho, Akmal Abbas,SH,MH, mengatakan, bahwa  jumlah Kasus Narkotika yang berhasil ditangani Kejari kota jantho  dalam  limit waktu  11 bulan terakhir  sebanyak  90 Perkara,  terdiri dari Kasus Narkotika dan sussiotripika,  sedangkan di tahun 2009, tercatat  mencapai 122 perkara dari dua unsur tersebut.  

Bila dibandingkan, Grafik  Kasus yang ditangani Kejari Kota jantho,  Grafik menurun  terjadi di tahun 2010 ini , “jumlah Kasus Narkotika ditahun ini relatif sedikit dari tahun sebelumnya,” kata Akmal dalam sambutannya, pada acara pemusnahan 2 ton barang bukti(BB) Narkotika Jenis Ganja, pagi tadi (03/12/2010) di Halaman Kantor kejari Kota jantho Aceh Besar.

Akmal menambahkan , selain angka kasus yang mampu di tekan drastis, jumlah tersangka  yang berhasil diamankan  pun    mengalami peningkatan, namun semua ini, belum dapat untuk berbangga hati pihak  penegak hukum,  karena masih banyak hal yang harus di lakukan seiring keseriusan pemerintah untuk  membumihaguskan Narkotika ini di Kabupaten Aceh Besar khususnya,  Indonesia pada Umumnya, “ keberhasilan menekan angka kasus bukan berarti kita dapat berbangga hati, tapi masih banyak tantangan yang menanti disana,” Tutur Akmal.

Karena, lanjut  Akmal, sejumlah Cokong ( Produkser) Narkotika di Aceh Besar selama ini, belum berhasil diringkus, sehingga produktifitas dan peredaran Narkotika jenis tembakau Gunung ini, belum mampu di Basmi secara menyeluruh, sedangkan pelaku yang berhasil di tanggkap pihak kepolisian selama ini, dominan Pemakai (Konsumen), “ pelaku yang berhasil di ringkus umumnya Pemakai,” pungkas KaJari Kota Jantho, Akmal Abbas, kepada Wartawan .

Sementara Bupati Aceh Besar, yang diwakili Asisten III Setdakab  setempat,  Zulkifli Ismail, dalam sambutannya,mengatakan, pemerintah Kabupaten Aceh Besar dan segenap Jajarannya, siap membantu  dan mendukungan Penuh upaya penegak Hukum, dalam rangka pembasmian produktifitas, peredaran dan pemakai Narkotika, sekaligus meningkatkan sosialisasi kepada kalangan masyarakat, terutama di wilayah sentral produksi barang haram itu di kabupaten Aceh besar. 

Mengingat, citra kabupaten Aceh Besar saat  ini, mulai terusik akibat sejumlah produktifitas narkoba tersebut, serta upaya pemerintah dalam rangka menyelamatkan, generasi kedepan dari pengaruh Narkotika ini, “Pemerintah Daerah Aceh Besar, senantiasa siap membantu dan mendukung upaya pemberantasan Narkotika ini, serta peningkatan sosialisasi kemasyakarat,” Kata Zulkifli.(PR/Dahlan.Za)

 Dinsosduktakercapil Aceh Besar Akan Ajukan 40 KELUS Ke Mensos RI

Pesan Rakyat-Aceh Besar,  Dinas Sosial Kependudukan Tenaga Kerja dan Catatan Sipil (Dinsosduktakercapil ) Kabupaten Aceh Besar,merncanakan akan mengajukan  40 kelompok Usaha sekabupaten Aceh Besar, ke Pihak Kementrian sosial (Kemsos) Republik Indonesia, akhir Desember ini, guna mendapat  tunjangan Bantuan langsung Modal usaha yang digeluti.

Hal ini mengingat perkembangan kelompok usaha bersama (Kube) di Aceh Besar,  mampu berjalan lancar,  sebagaimana yang terdapat di beberapa kecamatan di kabupaten ini, yakni, usaha Kates seluas 50 hektar di Lembah seulawah,  usaha Jualan Keripik Ubi di saree, usaha ternak kambing di lembah seulawah, usaha ternak lembu  dan usaha kerajinan tangan jenis Kasab di kecamatan Darussalam, berjalan dengan cukup baik ,pasca bantuan Mensos tahun 2009, senilai Rp 30 Juta perkelompok. Demikian kata  Zamri Arafar.

Lanjut Zamri,  meski  telah  lancar usaha kates tersebut, namun upaya meningkatkan  dan menetapkan pemasokan ke industri  yang di butuhkan belum mampu tersedia,  karena jumlah produksi  perminggu hanya sekitar 2 ton,  sementara rekanan  membutuhkan sampai  10 ton perminggu.

“hasil yang kita peroleh selama ini baru mampu memasok 20 persen kebutuhan rekanan di medan,” kata Zamri.

Untuk menjawab permintaan, tambah Zamri, maka Kelus akan diarahkan kedua etem , yakni petani kates dan peternakan, dari 40 kelompok usaha yang terdaftar di kabupaten tersebut saat ini, diharapkan dengan memilah dua etem tersebut serta di  dukung  anggaran Pemerintah Pusat (APBN) tahun 2011, mampu  memperluas lapangan kerja bagi masyarakat Aceh Besar kedepan.

“Semoga dengan rencana tersebut,  mampu menciptakan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat kita, dan upaya menjalin kerja sama dengan pihhak rekanan penampung pun dapat berjalan,” papar Kadis Zamri  Arafar, kepada wartawan siang tadi di Kota Jantho. (PR/Dahlan.Za)

 Kedatangan SBY ke Aceh Disambut Unjuk Rasa  

Pesan Rakyat- Aceh, Kedatangan Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, ke provinsi Aceh, disambut dengan aksi unjukrasa ratusan manusia kampus.Unjuk rasa yang berlangsung di kawasan Simpang Mesra Banda Aceh juga berakhir ricuh.

Dimana, aksi saling lempar dan penangkapan seorang mahasiswa, M.Saidi dari SMUR,  mewarnai demonstrasi ditengah guyuran hujan. Kericuhan baru berakhir setelah mahasiswa dan aparat keamanan bernegosiasi selama empat satu jam. 

Aksi Mahasiswa yang dimotori oleh berbagai elemen antara lain, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FKIP Unsyiah, BEM Syariah serta BEM Adab dan Dakwah IAIN Ar-Raniry, BEM Al Wasyliah, SMUR, IMM, Mahasiswa Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe, Gempa, Mahasiswa Poros Lauser, GPPS-Sawang, FKMA dan BEM Politeknik Lhokseumawe, berlangsung Senin (29/11).

Mereka menyampaikan pernyataan sikap tertulis yang dibacakan oleh, Safrudin (23) selaku Kordinator lapangan  menyuarakan tiga point, diantaranya, menuntut segera disahkannya PP, Perpres, Keppres, pembentukan KKR dan pembebasan Tapol Napol Aceh sebagai wujud kesempurnaan perdamaian Aceh.

Tuntutan  lain yakni, mendesak Presiden SBY segera mencabut Keppres No.33 Tahun 1998 tentang Pengelolaan Hutan Lindung Kawasan Leuser karena bertentangan dengan pasal 150 dan 262 UU-PA, kata Safrudin lantang. Terakhir adalah menyatakan sikap tegas terhadap SBY untuk tidak menjual Industri strategis milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti PT.AAF dan PT.KKA di Kabupaten Aceh Utara kepada Investor Asing.

Awalnya demonstrasi berencana berorasi di hadapan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) namun niat tersebut digagalkan oleh pihak kepolisian dengan mendorong mahasiswa serta menembakkan gas air mata dan peluru karet. Orasi yang silih berganti disuarakan tersebut akhirnya mengalami ‘titik jenuh’.

Aksi saling dorong tersebut memicu aksi saling kejar aparat dengan para pengunjuk rasa tersebut dan dibalas dengan aksi lemparan batu kearah pasukan pengamanan oleh  Mahasiswa. Dua reo diturunkan untuk menghadang massa.

Bahkan, pasukan militer pun ikut terjun ke lapangan untuk memback up kepolisian dalam meredamkan aksi mahasiswa. Tembakan peluru karet dan gas air mata dibalas dengan lemparan batu oleh mahasiswa.
Beberapa motor milik mahasiswa rusak dalam insiden kerusuhan tersebut. Akibatnya, aksi yang berlangsung di jalan T Nyak Arief itu terpaksa ditutup selama beberapa jam sejak pukul 02.00 WIB siang hingga sore hari.

Demonstrasi tersebut berakhir ketika Koordinator Aksi, Safrudin meminta agar seorang mahasiswa yang diamankan kepolisian segera dibebaskan.

“Jika teman kami dibebaskan oleh pihak kepolisian, kami akan membubarkan diri. Intinya, aparat keamanan segera melepaskan teman kami,” imbuh Safruddin kepada Dir Intelkam Polda Aceh, Kombes Pol Bambang Soetjahyo MSi, didampingi Wakil Asisten Intelkam Kodam Iskandar Muda, yang juga terjun langsung ke lapangan.

Namun, aparat kepolisian berjanji akan membebaskan mahasiswa yang ditahan itu, jika massa menjamin untuk membubarkan aksi tersebut. “Tentunya, Koorlap harus benar-benar menjamin harus menjamin pembubaran itu,” kata Bambang.(Tim)

Issu Pemekaran Kabupaten Woyla Raya Merebak, Dewan adu Argumen

Pesan Rakyat, Aceh Barat , Desas-desus yang belum lazim dibicarakan, kini berkembang menjadi buah bibir masyarakat di wilayah Kota Tauhit tasawuf Aceh Barat, yakni terkait issu pembelahan kabupaten Aceh Barat menjadi dua, yakni Kabupaten Woyla Raya.

Informasi yang beredar tajam itu, disebut-sebut sudah pada tahap pengokuhan perinsip oleh tokoh-tokoh masyarakat dari enam kecamatan yang di rencanakan akan jadi bagian Kabupaten tersebut nantinya.

meski rapat tokoh-tokoh masyarakat woyla Raya itu tidak di lakukan di ruang lingkup Kabupaten Aceh Barat, namun di khabarkan, para tokoh tersebut, telah berhasil membulatkan tekat untuk pisah dari Induknya Kabupaten Aceh Barat.

Ketua (badan Legislatif) Banleg DPRK Aceh Barat Ridwan,IB, kepada wartawan (27/11) mengatakan,bahwa Wacana tersebut merupakan suatu hal yang bagus dilakukan oleh masyarakat maupun tokoh masyarakata, tapi semua elemen yang terlibat harus melihat dan mempradiksi akan untung ruginya dari rencana tersebut, sehingga tidak berakibat buruk kepada masyarakat dan daerahnya di kemudian hari.

“saya mendukung kalau itu akan lebih baik” tapi jangan asal-asalan, karena akan melahirkan problema nantinya,” kata kedua prutara wayla itu.

menurut dia, issu pemekaran tersebut benar adanya dan semua itu disebabkan, rasa kekecewaan masyarakat dari enam Kecamatan dalam Wilayah Woyla Raya, terhadap perhatian pemerintah Kabupaten Aceh Barat selama ini.

Dimana, masyarakat di dari sejumlah kecamatan tersebut merasa di anak tirikan oleh pemerintah Kabupaten Aceh barat.

Sehinga masyarakat memilih untuk memisahkan diri dari Kabupatennya, yaitu Induk Aceh Barat, gunan memperpendek rentang birokrasi Pemerintah kabupaten, dengan harapan dapat mempercepat proses pembangunan, layaknya yang harapankan ribuan masyarakat di enam kecamatan tersebut, selama ini, jelas Ridwan IB.

ucapan senada juga mengalir dari Ketua Ikatan Pelajar Mahasiswa Woyla Raya Banda Aceh (Ipelmaja) Mustafa Ali, pihaknya mengiginkan, agar issu itu jangan hanya dijadikan peralihan issu politik Pemilukada semata oleh Calon Bupati dan Calon Gubenur dimasa mendatang semata, tetapi jika Pemekaran itu sudah menjadi kebutuhan rakyat, itu layak didukung dan diperjuangkan,

” Apa pun yang menjadi harapan masyarakat, sangat kami dukung,” Janji mustapa.

Berdasarkan informasi yang di himpun media ini kemarin, Ada pun alasan utama masyarakat di wilayah itu,diantaranya, jarak tempuh ke IbuKota kabupaten Sat ini, dengan bandingan Ongkos yang mencapai Rp 60.000, serta berbagai pembangunan infrastruktur, kebutuhan fital masyarakat pun kerab di lupakan pemerintah saat ini, seperti jalan raya, pelayanan Penerangan PLN dan sejumlah alasan kuat lainnya masyarakat, sehingga, berasumsi untuk bercerai Aceh barat.

tapi Anggota DPRK Aceh barat dari Faksi Partai Aceh (FPA) Ridwan, membantah issu tersebut, bahkan menganggap itu tersebut hanya ucapan orang gila semata, menurutnya rencana tersebut akan merugikan wilayah itu sendiri, serta membantah adanya pertemuan tokoh-tokoh masyarakat di luar Kota meulaboh, sebagaimana yang di issukan selama ini,

“ issu itu sengaja dikembangkan oleh orang-orang gila, tidak ada pertemuan tokoh Woyla Raya di Banda Aceh sebagaimana informasi yang berkembang, Bantah Ridwan. Kepada wartawan , saat di konfirmasi kemarin di meulaboh.(PR/Wawan)

Labfor Polda Sumut Belum Serahkan Hasil Investigasi Kebakaran di Simeulue ke Polres

Pesan Rakyat- Simeulue, Kepolisian Resor (Polres) Simeulue, hingga kini, dinyatakan belum mampu menguak, misteri penyebab kebakaran yang terjadi di kabupaten simeulue, bulan lalu,yang menghanguskan sebanyak 30 unit rumah dan ruko, dengan kerugian mencapai Rp 15 milyar lebih, disebut-sebut akibat belum diterima hasil investigasi yang dilakukan oleh Tim Labfor Polda Sumatra Utara hingga saat ini.

Pada hal investigasi tersebut sudah dilakukan sejak tanggal 18 oktober lalu, sedangkan diinformasikan hasil investigasi tersebut, dapat di terima setelah seminggu kemudian, tapi ironisnya hingga jelang akhir November 2010, pihak kepolisian Resor Simeulue belum dapat menerima laporan tersebut dari Tim Labfor Polda Sumut.

Akibatnya upaya penyelidikan lebih lanjut, mengalami kendala, Demikian ungkap Kapolres Simeulu, AKBP Pelautan siregar kemarin Jumat,26-11-2010 di sinabang.

“saya bingung , kenapa lama sekali dikirim ke kita hasil Tim Labfor oleh Polda Sumut, sehingga saya tidak dapat memberikan keterangan apapun kepada korban dan publik. Malah Setiap saya tanyakan kepada mereka (Labfor), selalu mengatakan belum ada” kata Kapolres.

Kapolres Parluatan Siregar menambahkkan, apabila telah diserahkan hasilnya oleh tim Labfor Polda Sumut, maka pihaknya akan melakukan pengembangan ketingkat kasus,

“bila pihak Polda Sumut, tidak memberikan hasil investigasi itu dalam waktu dekat ini maka akan kita selidiki sendiri,” demikian Pungkas Kapolres AKBP Pelautan Siregar.(PR/Ahmadi)

Dua Unit Irigasi Mubazir, Wabup Ancam Polisikan Pengurus PNPM Simeulue

Pesan Rakyat-Simeulue, Wakil Bupati Kabupaten Simeulue Drs M Yunan.T, mengancam akan mempolisikan pengurus PNPM dan pihak yang terlibat dalam pembangunan proyek dua unit Irigasi Kecil program di Desa Batu-Batu Kecamatan Simeulue Timur, anggaran tahun 2008.

Ancaman tersebut, dilontarkan Yunan, setelah pejabat ini, melakukan tinjauan langsung ke titik dua unit irigasi itu di bangun, Rabu (25/11),dan didampingi Kadis BPM Ahmadliyah SH dan tim Pengurus PNPM Kecamatan Simeulue Timur.

“saya tidak terima proyek ini, dan tidak mau petani saya sengsara akibat keberadaan irigasi mubazir ini,” kecam Wabup Yunan.

Pasalnya irigasi yang dibangun dangan pagu anggaran senilai Rp Rp190juta, terancam tidak berfungsi, karena ketinggian antara areal pertanian dengan irigasi tidak sesuai, dan hasil pekerjaannya yang yaris asal jadi.

Selain itu,proyek tersebut juga disebut-sebut berlatar belakang kongkalikong, atau berpotensi kerugian Uang Negara, yang di duga dilakukan antara Fasilisator Tekhnik (FT)dan mantan geuchik setempat.

Dalam kesempatan itu pula, wabup memerintahkan kepada pengurus PNPM dan yang terlibat didalamnya segera memperbaiki dua unit irigisasi ini, sembari melontarkan ancaman akan mengadukan peri hal ini kepihak berwajib.

“ kalau tidak di perbaiki akan melaporkan kepada Polisi” kata Wabup Drs M Yunan T, tegas.

Sementara Ahmadliyah SH, Kepala Dinas Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) yang dikonfirmasi media ini dilokasi, menyesalkan pembangunan dua irigasi yang berakibat mubazir dan tidak bermutu .

Namun diamenyangkal,kalau pembangunan proyek tersebut semasa dirinya belum selaku kepala dinas intansi tersebut, “pembangunan ini sebelum saya menjabat Kadis BPM ini, “ kilah dia. (PR/Ahmadi)