PESANRAKYAT

Aceh Besar - Lembaga Koalisi Kebijakan Partisipatif Kabupaten Aceh Besar merupakan Koalisi beberapa Lembaga Sosial Society diKabupaten Aceh Besar sejak tahun 2008. KKP ini dibentuk untuk memantau dan mengadvokasi kebijakan pemerintah yang partisipatif dan memihak kepada masyarakat. Koalisi Kebijakan Partisipatif Kabupaten Aceh Besar berdasarkan kajian dan pemantauan terhadap data yang kami dapatkan dari lembaga DPRK Aceh Besar pada tahun 2012 bahwa : 1. DPRK Aceh Besar sejak dilantik pada tahun 2009 sampai saat ini belum memiliki tata tertib yang merupakan acuan pelaksanaan fungsi, tugas, wewenang, hak dan kewajiban DPRK Aceh Besar, sehingga kami menilai pelaksanaan tugas dan wewenang saat ini lucu. Padahal PP nomor 16 tahun 2010 sudah bisa dijadikan pedoman dalam penyusunan tata tertib. 2. Badan Anggaran DPRK Aceh Besar yang merupakan Alat Kelengkapan Dewan telah menyalahi aturan PP nomor 16 tahun 2010, Pasal 54 ayat 2 bahwa Anggota Badan Anggaran diusulkan oleh masing

Banda Aceh - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Banda Aceh melayangkan somasi ke redaksi situs media online Tempo.co terkait pemberitaan fiktif berjudul "AJI Banda Aceh: Berita Irwandi Salah Kutip" dan dimuat pada Sabtu (18/2) pukul 17.36 WIB. Berita itu dinilai merugikan organisasi pers tersebut. Ketua AJI Banda Aceh Maimun Saleh, mengatakan, AJI Banda Aceh memberikan waktu kepada Tempo.co untuk meminta maaf secara terbuka melalui media itu selama 1x30 jam. Sebab pengurus AJI Banda tak pernah diwawancara oleh Tempo.co. Surat somasi itu juga telah dilayangkan ke redaksi Tempo.co pada Selasa (21/2) dan telah diterima oleh Citra, operator Tempo Newsroom, "AJI Banda Aceh tidak pernah menyampaikan rilis dan pernyataan apapun kepada Tempo.co terkait kasus pengancaman bekas Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, terhadap Pimpinan Redaksi Atjehpost.com, Nurlis E. Meuko," kata Maimun di Banda Aceh, Rabu (22/2). Maimun menyebutkan, berita fiktif itu sangat bertentangan dengan Pe

Banda Aceh - Maimun Saleh yang berpasangan dengan Misdarul Ihsan terpilih sebagai Ketua dan Sekretaris Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Banda Aceh, periode 2012-2015, pada Konferensi VI di Hotel The Pade, Minggu 19 Februari 2012. Pasangan Maimun-Misdarul, menang mutlak dengan perolehan 37 suara. Menyisihkan dua calon lainnya, Adriansyah direktur radio NARA FM, yang berpasangan Muhammad Riza Naser koresponden Vivanews.com, 0 suara dan Zulkarnaini Muchtar koresponden Bisnis Indonesia pasangan Salman Maldira koresponden okezone.com, 3 suara dan 1 suara dinyatakan rusak dari keseluruhan anggota AJI yang hadir. Maimun Saleh merupakan kepala sekolah MJC bekerja di Harian Seputar Indonesia, sedangkan pasangannya Misdarul Ihsan koresponden RCTI. Proses pemilihan yang dipimpin Adi Warsidi, Nurdin Hasan dan Muhammad Hamzah tersebut, berlangsung alot. Selain itu, Konferensi VI AJI Kota Banda Aceh juga turut menetapkan Dewan Sekolah AJI Banda Aceh Muharram Journalism College (MJC) dan

Simeulue - Salmudin (35), penggali material pasir dan batu, warga Gampong Kuala Baru, Kecamatan Teluk Dalam, tewas tertimbun longsoran tebing gunung Kuala Baru, Sabtu (18/2). Sekira pukul 10:wib. Nyawa Samlmudin tidak tertolong dan jasadnya ditemukan terkubur, sekira pukul 14:00 wib, yang langsung dilarikan je RSUD Simeulue, untuk divisum, serta direncanakan akan dikevumikan di kampung halamannya. Evakuasi jasad Samludin, warga dan petugas mengalami kesulitan, ekstra hati-hatu akan longsoran susulan. "benar telah terjadi musibah dan meninggal Samludin, penggali material tanah dan batu di tebing gunung Kuala Baru, kami dan warga sangat kesulitan untuk melakukan evakuasi, bahkan, dan harus ekstra hati-hati, karena takut longsor lagi sebab dari semalam hingga hari ini masih hujan", kata Ipda Zulfahmi, Kapolsek Teluk Dalam, kepada Media ini, Sabtu (18/2). Lebih lanjut, kata Kapolsek Ipda Fahmi. Tebing gunung kuala baru, memang menjadi tempat pengambilan material tanah dan

Simeulue - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK), Simeulue, meminta dana Aspirasi sebanyaj Rp12,8 miliar itu diawasi, saat akan direalisasikan dilapangan dan dikelolah oleh setiap SKPD yang ada. Hal itu disampaikan, Wakil Ketua Dewan, Hasdian Yasin Sarmadia, diruang kerjanya dalam jumpa pers dengan sejumlah media, yang turut didampingi anggota dewan lainnya, Rapian SE dan Sardinsyah, Senin (13/2). "benar telah ada dana aspirasi, dan kita minta supaya diawasi pelaksanaannya, dengan sistem pengolahan melalui SKPD, atas profosal dan usulan dari anggota dewan", katanya. Lebih lanjut, Hasdian Yasin Sarmadia mengatakan, dana aspirasi tersebut, yang mengaku dari sumber dana APBK Simeulue dan tidak tahu menahu sistem pengolahaan yang dilaksanakan setiap SKPD, Dengan angka yang lumayan besar, dengan rincian untuk 20 Anggota Dewan, Rp1 miliar untuk Ketua Dewan. Dua Wakil Ketua masing-masing Rp800 juta. Sedangkan Rp600 juta perorang, untuk 17 Anggota Dewan lainnya,"