PESANRAKYAT

VERIFIKASI BEASISWA KURANG TRANSPARAN Berdasarkan hasil keputusan Tim Komisi Beasiswa Aceh Besar setelah melalui proses verifikasi di seluruh Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Besar maka ditetapkanlah nama-nama penerima Beasiswa tahun 2011, seperti yang tertera di papan pengumuman. Namun sangat disayangkan ketika Putra/Putri Aceh Besar yang sedang membuat skripsi khususnya S1 banyak yang tidak tercantum namanya di daftar penerima yang lulus verifikasi, bahkan dari semua yang mengajukan permohonan hampir 50% tidak lulus, banyak mahasiswa yang mengeluh bahkan ada yang menangis karena mereka tidak mendapatkan beasiswa yang selama ini di idam-idamkan oleh mereka dan menjadi harapan besar yang ditunggu-tunggu, ketika ingin menyusun skripsi kebanyakan mereka adalah orang miskin dan Beasiswa Pemkab Aceh Besarlah yang menjadi satu-satunya harapan mereka untuk menyelesaikan pendidikan Sarjananya. Berdasarkan penelusuran Kaukus Pemuda Aceh Besar ternyata banyak kekeliruan yang terjadi dalam pros

Aceh Besar - Disamping Meningkatkan Ketaqwaan diri Kepada Allah, Paran Zakat infak dan Sadakah (ZIS) juga merupakan pensucian harta benda seseorang yang bermuara pada upaya menjauhkan diri dari sifat kufur dan kikir, konon lagi kehadiran ZIS mendukung peningkatan kesejahtraan dan kenyamanan bagi masyarakat yang masih hidup dilevel tidak berkecukupan (miskin-read), Sehingga keberadaan orang kaya di sebuah lingkungan sangat dapat dirasakan manfaat oleh masyarakat panerima Hak. Pemerintah selaku pilot Proyek dalam miniti laju kehidupan rakyat pun telah membentuk berbagai lini guna kemakmuran rakyat secara madani dapat terwujud sesuai rencana, salah satunya adalah Bitulmal selaku badan yang mengelola penerimaan dan pembagian (ZIS) secara adil dan tepat sasaran. Salah satu diantaranya adalah BaitulMal kabupaten Aceh Besar, yang dibentuk sejak tahun 2005 hingga saat ini, seyogianya cukup memberikan arti yang besar terutama bagi masyarakat miskin yang ada diwilayah tersebut. Mengapa tidak

Banda Aceh - Deni Dariatno (43) mantan Fasilisator Kecamatan (FK) PNPM/BKPG untuk Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh jaya, mengancam akan melaporkan Fasilisator Kabupaten (FasKab)PNPM/BPMG Kabupaten Aceh Jaya, Ir Rani Ke Satuan Kerja (SatKer) Pusat di Jakarta. Uangkapan tersebut sebagaimana yang disampaikan Deni Dariatno kepada media ini selasa (16/11) via Hp. Menurut Deni, sejumlah Keputusan yang telah diambil oleh pihak Faskab Aceh jaya, terhadap dirinya (Deni Cs-read), dinilai cacat hukum, dan terkesan memaksa kehendak dalam mengejar jabatan. “segala keputusan yang telah di ambil oleh Paskab, sama sekali tidak sesuai dengan mekanisme yang ada,” kata Deni. Konon lagi, Deni Cs, dituding sebagai otak pelaku pemerasan sejumlah uang dari gampong-gampong di bawah kelolaannya dalam Program PNPM/BKPG, ditahun 2009, Sebagaimana yang dimuat di media ini Edisi 16 November 2011,” semua itu tidak benar,” terangnya. Maka lanjut Deni, dirinya akan menuntut balik Fasilisator Kabupaten (FasKab) PNPM/BKP

Aceh Besar - Kepolisian Resor (Polres) Aceh Besar, sejak bulan januari hingga November 2011 mencatan angka peningkatan penanganan Kasus Kriminalitas di wilayah setempat, terutama Kasus Kekerasan Rumah tangga (KDR) Pembunuhan, Illegal Loging dan penculikan. Kapolres Aceh Besar, AKBP Drs.Herman Sikumbang melalui Kasat Reskrimnya Iptu Syamsuddin, yang dikonfirmasi media ini Selasa (16/11) di Jantho. Menyebutkan, sedikitnya 25 Perkara KDRT, 7 perkara Kasus Pembunuhan, 6 Perkara Kasus Illegal Loging dan 1 perkara Kasus Penculikan yang terjadi diwilayah kerjanya, telah dan sedang ditangani. Bila dibandingkan tahun sebelumnya Grafik Kasus Kriminalitas yang berhasil di tangani Polres Aceh Besar meningkat di tahun 2011 ini,“ bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah Kasus yang kita tangani lebih meningkat ditahun ini, “ kata Syamsuddin. Lebih lanjut, Katanya, keberhasilan tersebut, tidak terlepas dari sikap partisifatif masyarakat dalam memberikan lnformasi kepihak yang kepolisian

Aceh Jaya - Fasilisator PNPM/BKPG Kabupaten Aceh Jaya, Ir Rani, menegaskan kepada seluruh Petugas PNPM/BKPG yang bekerja di wilayahnya, agar mengamalkan Kode Etik kerja sebagaimana yang telah dituangkan dalam mekansme kerja, serta Qanun dan undang-undang yang berlaku, sesuai dengan ketentuan pengelolaan dan pelaksanaan Program PNPM/BKPG. “ petugas PNPM/BKPG, wajib menjunjung tinggi Kode Etik dan undang-undang yang berlaku sesuai dengan mekanismenya, karena dalam Kode etik PNPM/BKPG tidak ada kata-kata meminta dan menerima meski dari sumber manapun ” Kata dan tegas Rani. Penegasan ini disampaikan Rani kepada wartawan media ini selasa malam (15/11) via Hp, sehubungan Pergelaran Mahkamah Kode Etik (MKE) yang di gelar pihaknya di Calang Aceh jaya, dalam rangka pemeriksaan terhadap sejumlah Oknum petugas PNPM/BKPG yang di duga terlibat dalam pengambilan sejumlah uang dari Pihak Gechik di kecamatan Jaya Kabupaten Aceh jaya tahun 2009 lalu. Hasil Keputusan MKE, tambah Rani, 5 dari 9 orang

Aceh Besar - Panitia Pelaksanaan Qurban Mesjid Agung Al-Munawarah Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar, Ustad Zaini, mengumumkan jumlah Hewan Quban Yang diterima dipanitia Qurban Tahun ini meningkat, yaitu 16 ekor Sapi dan 8 ekor Kambing, 8 ekor Sapi akan diberikan berupa hewan dan disembelihkan di Gampong ditujuan, selebihnya penyebelihan dilakukan di lingkungan Mesjid setempat. Yang akan diterima sedikitnya 600 pakir miskin yang tersebar di 13 Gampong dalam kecamatan Kota Jantho, diluar penerima melalui penyembelihan di Gampong yang di berikan Hewan lansung. Demikian lapor Zaini dihadapan segenap Jamaah usai Salat Iadul Adha 1432 H, Minggu 6/11 di Kota Jantho. Sementara Bupati Aceh Besar Bukhari Daud, dalam kesempatan itu, berpesan, agar daging Qurban, hasil sadakah dari berbagai pihak itu, benar-benar disalurkan kepada seluruh masyarakat kurang mampu yang ada diwilayah itu, guna meringankan beban mereka di hari yang suci ini” mudah-mudahan dengan adanya pembagian daging Qurban ini da

Aceh Jaya - Guna Meningkatkan Mutu dan kualitas manusia kearah yang lebih baik dan berprestasi disamping tuntutan perkembangan zaman yang serba cepat dan serba technologi, lingkungan pendidikan merupakan salah satu titik jitu untuk mewujudkan harapan tersebut. Kehadiran Saluran internet dan perangkatnya berupa Komputer dan Laptop, tidak sedikit yang disalah gunakan oleh masyarakat terutama generasi muda sehingga, mengakibat timbulnya kekhawatiran serius dikalangan para orang tua. Seyogianya semua itu tidak perlu dicemaskan, tapi perlu pengarahan yang kontinyu sehinga kehadiran technologi dimaksud dapat mendukung dan menunjang kinerjanya manusia sehari-hari. Barang kali ini adalah salah satu alasan, sehingga melahirkan inspirasi penerapan Kelas Unggul Di Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Negri (SLTAN/SMAN)I Lamno Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya. Dimana sejak memasuki tahun Ajaran 2011/2012, secara bersama-sama Orang tua sisswa dan guru di sekolah tersebut, menempat

Aceh Besar - Koalisi Kebijakan Partisifatif (KKP) Kabupaten Aceh Besar, menilai Dinas Pendidikan Setempat belum bekerja secara maksimal dalam rangka peningkatan mutu penidikan di daerah itu, sebagaimana yang telah di rencanakan sejak puluhan tahun lalu, artinya,” hingga tahun 2011 Dinas Pendidikan Aceh Besar belum mengerjakan PR nya,”. Malah dinas Terkait Dinilai cenderung Lebih serius menangani sejumlah proyek fisik tiap tahunnya dari pada upaya peningkatan mutulitas pendidikan secara global, demikian tulis Lembaga Swadaya Masyarakat Koalisi Kebijakan Partisifatif (LSM-KKP) Aceh Besar yang diterima redaksi media ini, kamis 3 November 2011 via email. Siratullah, atas nama KKP ,dalam releasenya menuliskan, sedikitnya ada 5 alasan, sehingga mutu pendidikan di Kabupaten Aceh Besar masih dilevel minimum, antara lain: 1. Dinas pendidikan setiap tahun masih saja diberikan jatah proyek fisik, seharusnya dikelola oleh Dinas BMCK, akibatnya fokus peningkatan mutu pendidikan terabaikan, 2. P

Aceh Jaya - Sebagaimana di ketahui, bahwa ranah intansi Satuan Polisi Pamong Praja sekalligus Wilayatul Hisbah (Sat Pol PP/WH) merupakan salah satu intansi penegak hukum terutama PeraturanDaerah(perda) dan hukum islam (syariat) yang di diidentik dengan suci dan takut kepada Allah, maka dapat disimpulkan bahwa intansi Satpol PP/WH adalah salah satu intansi yang selama ini melaksanakan penegakan hukum islam. Bila berbicara syariat sudah tentu bermuara pada pekerjaan sesuai dengan hukum islam terutama menghindarkan diri dari hal perbuatan haram, kono lagi dibaringi dengan berbagai peraturan baik daerah maupun Negara terkait dengan pembumi hanguskan praktek Korupsi,Kolusi dan Nepotisme (KKN) seperti Sogok menyogok atau potong memotong, terutama terkait sejumlah hak orang lain terkecuali pajak. Selain melanggar ajaran islam, peraturan daerah, seyogiannya perbuatan terkait juga tidak sesuai dengan Sumpah seorang Pegawai Negri sipil disaat pelantikan digelar. Namun hukum tersebut sep

Aceh Jaya , Diperkiran Capai Puluhan Orang warga Kota Calang kecamatan Krueng Sabe Kabupaten Aceh Jaya dan sekitarnya telah menjadi Korban penipuan yang diduga dilakukan oleh Oknum PNS yang bertugas di salah satu Intansi setempat yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Jaya. Operandi Penipuan Bermodus Calo Kredit ini, disinyalir telah berjalan sejak dua tahun lalu, atau tepatnya semasih Pelaku bertugas dikantor inspektorat Kabupaten Aceh Jaya, bahkan korban termasuk rekan sekantor Pelaku dan masyarakat setempat. Terungkapnya Kasus penipuan Oknum PNS Aceh Jaya ini, setelah salah satu korban melaporkan ke media ini, Selasa (1/11) yaitu Jailani Basyah (60) warga Gampong Blang Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya. Dimana Dirinya dan menantunya (Yuslizami ) mengaku telah menjadi mangsa dari PNS Berinensial (MJ) 36 tahun itu, dengan jumlah kerugian mencapai Rp 350 juta lebih. Hasil investigasi, dapat disimpulkan bahwa, Pelaku mengincar Korban yang