Aceh Besar- Koalisi Kebijakan Partisifatif (KKP) Kabupaten Aceh Besar, menilai Dinas Pendidikan Setempat belum bekerja secara maksimal dalam rangka peningkatan mutu penidikan di daerah itu, sebagaimana yang telah di rencanakan sejak puluhan tahun lalu, artinya,” hingga tahun 2011 Dinas Pendidikan Aceh Besar belum mengerjakan PR nya,”.
Malah dinas Terkait Dinilai cenderung Lebih serius menangani sejumlah proyek fisik tiap tahunnya dari pada upaya peningkatan mutulitas pendidikan secara global, demikian tulis Lembaga Swadaya Masyarakat Koalisi Kebijakan Partisifatif (LSM-KKP) Aceh Besar yang diterima redaksi media ini, kamis 3 November 2011 via email.
Siratullah, atas nama KKP ,dalam releasenya menuliskan, sedikitnya ada 5 alasan, sehingga mutu pendidikan di Kabupaten Aceh Besar masih dilevel minimum, antara lain: 1. Dinas pendidikan setiap tahun masih saja diberikan jatah proyek fisik, seharusnya dikelola oleh Dinas BMCK, akibatnya fokus peningkatan mutu pendidikan terabaikan, 2. Pendistribusian Buku Paket masih terjadi bertolak belakang dengan kebutuhan kurikulum sekolah terkait, 3. Jumlah guru didaerah pedalam atau terisolir belum optimal, 4. pemanfaatan Guru –guru usia lanjut belum diperbantukan oleh tenaga pendidik lain dan, 5. Program Dinas Pendidikan Aceh Besar, dinilai masih bersifat Seremonial dan tidak adanya follow up secara berkontenyu, demikian tulias KKP dalam releasenya itu.
Kecuali itu, melalui release tersebut KKP juga berharap agar pemerintah Kabupaten Aceh Besar, melalui dinas terkait, kedepan untuk lebih serius menangani sektor tersebut, guna menciptakan peningkatan mutu pendidikan bagi Generasi Muda sebagai generasi penerus bangsa dan daerah ini kedepan, tutup KKP ditanda tangani Siratullah.
Secara terpisah Kepala dinas pendidikan Kabupaten Aceh Besar, Drs.Fadlan yang dikonfirmasi Melalui Heand Phone selulernya jumat (4/11), kepada Media ini mengatakan, pihaknya sedang berupaya dan bekerja keras untuk tujuan yang dimaksud, hanya saja belum dampak hasil secara menyeluruh, sedangkan terkait dengan proyek fisik pembangunan sejumlah sekolah, yang saat ini masih di bawah kelolaannya, fadlan berpendapat, bahwa penempatan tersebut bukanlah keinginannya melainkan Keputusan pemerintah.
Tambah Fadlan, dirinya sangat senang andai proyek dimaksud dikelola langsung oleh Dinas terkait.
“ semua itu sesuai dengan ketentuannya, dan kami tidak berhak menolak penempatan seluruh program fisik tersebut, tapi jika pun dikelola oleh BMCK, kami sangat merasa terbantu,” kata fadlan.(red/**)
Malah dinas Terkait Dinilai cenderung Lebih serius menangani sejumlah proyek fisik tiap tahunnya dari pada upaya peningkatan mutulitas pendidikan secara global, demikian tulis Lembaga Swadaya Masyarakat Koalisi Kebijakan Partisifatif (LSM-KKP) Aceh Besar yang diterima redaksi media ini, kamis 3 November 2011 via email.
Siratullah, atas nama KKP ,dalam releasenya menuliskan, sedikitnya ada 5 alasan, sehingga mutu pendidikan di Kabupaten Aceh Besar masih dilevel minimum, antara lain: 1. Dinas pendidikan setiap tahun masih saja diberikan jatah proyek fisik, seharusnya dikelola oleh Dinas BMCK, akibatnya fokus peningkatan mutu pendidikan terabaikan, 2. Pendistribusian Buku Paket masih terjadi bertolak belakang dengan kebutuhan kurikulum sekolah terkait, 3. Jumlah guru didaerah pedalam atau terisolir belum optimal, 4. pemanfaatan Guru –guru usia lanjut belum diperbantukan oleh tenaga pendidik lain dan, 5. Program Dinas Pendidikan Aceh Besar, dinilai masih bersifat Seremonial dan tidak adanya follow up secara berkontenyu, demikian tulias KKP dalam releasenya itu.
Kecuali itu, melalui release tersebut KKP juga berharap agar pemerintah Kabupaten Aceh Besar, melalui dinas terkait, kedepan untuk lebih serius menangani sektor tersebut, guna menciptakan peningkatan mutu pendidikan bagi Generasi Muda sebagai generasi penerus bangsa dan daerah ini kedepan, tutup KKP ditanda tangani Siratullah.
Secara terpisah Kepala dinas pendidikan Kabupaten Aceh Besar, Drs.Fadlan yang dikonfirmasi Melalui Heand Phone selulernya jumat (4/11), kepada Media ini mengatakan, pihaknya sedang berupaya dan bekerja keras untuk tujuan yang dimaksud, hanya saja belum dampak hasil secara menyeluruh, sedangkan terkait dengan proyek fisik pembangunan sejumlah sekolah, yang saat ini masih di bawah kelolaannya, fadlan berpendapat, bahwa penempatan tersebut bukanlah keinginannya melainkan Keputusan pemerintah.
Tambah Fadlan, dirinya sangat senang andai proyek dimaksud dikelola langsung oleh Dinas terkait.
“ semua itu sesuai dengan ketentuannya, dan kami tidak berhak menolak penempatan seluruh program fisik tersebut, tapi jika pun dikelola oleh BMCK, kami sangat merasa terbantu,” kata fadlan.(red/**)
Komentar