PESANRAKYAT

Aceh Besar - Persoalan Ekonomi , nyaris selalu menjadi alasan dalam setiap tindakan negative yang lahir di tengah kehindupan manusi, terutama yang mengacu kepada tindak kriminalitas bahkan indikator terjerumusnya masnusia kelembah pekerja haram, seperti  produksi dan peredaran Narkoba, perampokan, penculikan, hingga pembunuhan. Didukung pertumbuhan populasi penduduk yang begitu cepat, sedangkan lapangan kerja terus menyempit pasca munculnya sejumlah peralatan canggih, sehingga jasa manusia yang dibutuhkan semakin minim, akhirnya pengangguran menumpuk. Kondisi ini, layak terjadi di wilayah padang pasir yang tidak memiliki potensi, selain hamparan padang pasir, untuk menciptakan lapangan kerja perikan mustahil terjadi, kendati Aceh yang cukup Kaya potensi kini membuahkan hasil yang serupa dengan daerah Padang pasir,meski air berlimpahan. Kenyataan ini, harus di akui oleh setiap individu yang hidup di wilayah tropis terutama Aceh ,khususnya Aceh Besar. walaupun Sebesar Rp 240 milyar

Aceh Besar - Bermodal semangat dan Persatuan demi kemandirian untuk  bertahan hidup diera krisis global ini, sekelompok Pemuda Cot Bak Sukon Kuta Cot Glie, telah mengembangkan usaha Tani Ikan Air Tawar di lingkungan Waduk Keliling meski pasilitas cukup terbatas, dan bermodal  1000 benih ikan mas dan nila hasil jala di lingkungan waduk tersebut, hingga masa panen jelang disinyalir belum turun tangan pihak terkait. Sebanyak dua buah kerambah berukuran 4x4 meter, menjadi tujuan akhir usaha seKelompok  remaja di seputar waduk keliling Kuta Cot Glie Aceh Besar, Cot Lhee Sagoe kelompok tani ikan air tawar yang  ketuai Munawar (25) sejak 3 bulan terakhir secara bersama-sama terus mengelola dua Keramba  Bantuan Koalisi Perlindungan Anak (KPA) Kabupaten setempat, menjadi lapangan kerja  alternative bagi 20 orang pemuda tanggung ini. Sehingga usaha itu, terus berjalan secara bersama-sama, demi kemakmuran bersama, meski segala fasilitas yang dimiliki saat ini, hanya bermodal semangat dan kerja

Aceh Besar ,   Sepertinya   ditiap langkah Pemerintah memang harus di baringi oleh sikap otoriter, sehingga segala aturan yang di terapkan dapat berjalan dengan lancar, konon lagi penerapan Qanun daerah atau Perbup dan sebagainya,   jelas tidak sedikit yang melihat sebelah mata bahkan mengangkanginya, Hal ini   sebagaimana yang terjadi terhadap penerapan   Qanun Daerah Kabupaten Aceh Besar   Nomor 11 tahun 2010, tentang restribusi   Menara atau Tower   komunikasi. Lahirnya Qanun restribusi tersebut pasca perancangan 16 buah Qanun Daerah Kabuapetn Aceh Besar akhir 2010 lalu, dalam rangka merekrut pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar-besarnya, kemudian sejumlah Qanun yang berhasil di rancang oleh Legislatif dan eksekutif serta unsure publik di wilayah   itu, telah di sosialisasi, baik melalui surat tertulis maupun melalui media massa ,cetak dan elektronik. Ironisnya meski upaya pemerintah telah berulang kali dilakukan, namun   pemilik dan operator jaringan Telkomunikasi tersebut ter

Aceh Besar -  Berbagai persoalan  akhir-akhir ini  kerab  mendera  sektor Pertanian Gabah di Kabupaten Aceh Besar, mulai dari gangguan bermacam  jenis hama, anjlok harga di musim panen, pengalihan lahan produktif oleh pihak-pihak tertentu dan yang cukup serius ialah  keluhan  air saat musim tanam tiba,  terutama di musim  gadu. Pemerintah   telah berupaya, namun  kendala tidak pernah mampu di hilangkan, intinya persoalan  keluhan air seakan sudah menjadi  alasan perselisihan antar petani setiap tahun dan akhirnya gagal tanam dan gagal panen puluhan ribu hektar lahan sawah petani. Meski saluran irigasi telah dubangun  hingga ke jalur sekunder,   penyediaan mesin pompa air untuk  petani,  pemberian benih unggul, sosialisasi masa tanam yang baik serta implementasi dalam rangka peningkatan hasil panen petani  yang optimal. Ironisnya   semua itu belum mampu menentramkan masyarakat petani , di wilayah Kabupaten Aceh Besar, terutama yang berdomisili di aliran irigasi Krueng Jree dan Iriga

Aceh Besar - Kurangnya publikasi potensi di Kabupaten Aceh Besar, ternyata bukan saja menjadi penghalang bagi pembangunan kabupaten bertetangga dengan Ibu Kota Provinsi Aceh ini, melainkan mendapat kritikan pedas dari sejumlah LSM yang berdomisili di kawasan itu, buktinya dalam audiensi yang digelar kamis pagi antara Ormas dan Pemkab setempat, poin yang hangat di bicarakan adalah terkait minimnya publikasi potensi yang ada di wilayah itu, sehingga berbagai potensi kekayaan alam tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat di karnakan tidak ada yang mendonasinya. Menurut Ormas tersebut Selama kurun waktu dua tahun terakhir sejumlah   publikasi potensi Kabupaten Aceh Besar nyaris tercatat di sudut media masa semata, sedangkan sejumlah kasus sempat mengisi heand line sejumlah media yang ada. Terkait kritikan ormas tersebut, tampak sejumlah pihak di lingkungan Pemkab Aceh Besar, merasa risih, terutama Humas, meski semua kejanggalan tersebut bukanlah akibat dari kinerja humas melainkan dis

                         Aceh Besar -Muliadi Ketua Komisi A DPRK Aceh Besar, Kamis (14/7) di Kota Jantho, membeberkan, bahwa   Pemotongan Anggaran Untuk KNPI Kabupaten tersebut tahun 2011 ini, disinyalir akibat KNPI menggunakan uang tersebut   untuk kegiatan di luar prosedur kegiatan organisasi ,“ untuk apa kita anggarkan dana besar, habis mereka mempergunakan untuk jalan-jalan yang tidak bermanfaat,” kata Mulayadi kepada salah sejumlah   PNS di Setdakab setempat. Ungkapan tersebut di keluarkan Muliadi, sesaat usai Khalid Wardana ketua KNPI Aceh Besar, mengeluarkan kritikan kepada Dewan Setempat, terkait pengalokasian dana hibah untuk Ormas Di kabupaten Aceh besar terkesan tidak tepat sasaran dan pemotongan anggaran untuk Organisasi yang dipimpinnya tidak relefan. Dimana meurut Khalid,dalam tahun 2011 ini, ada organisasi massa (Ormas) yang tidak pantas mendapat dana hibah dari pemerintah,karena tidak melakukan kegiatan, Namun Khalid tidak menyebut nama organisasi tersebut secara

Aceh Besar - Bupati Aceh Besar Dr.H.Bukhari Daud, meminta agar Pihak Organisasi Massa (Ormas) dapat membuat Kritikan tertulis dan   menyerahkan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam waktu dekat ini,” kita sudah menyarankan mereka (ormas) membuat Kritikan secara tertulis, untuk kita tindak lanjuti , mumpung masih ada waktu kepemimpinan saya sekitar 7 bulan lagi,” kata Bupati Bukhari daud, kepada wartawan Kamis (14/7) di Kota jantho. Kritikan dimaksud, seiring dengan   terjadinya Audiensi   antara Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dan 14 Buah Organisasi Massa yang berdomisili di Kabupaten tersebut, yaitu : KNPI, PB-IPAR, Fokus –Gempar,PII,PP-HIMAB,Forbes-PG, PPMI,HMI, MAPANCAS, Rabithah Thaliban, SP3,BKPRMI, Alwasiyah dan Pemuda Muhammadiyah, yang tergabung   dalam Aksi   KAUKUS pemuda peduli Aceh Besar. Audiensi yang di gelar di ruang Rapat Zein Hasyimi Setdakab setempat, selain Bupati   Bukhari daud, dan utusan dari Ormas Kepemudaan   Peduli Aceh Besar, turut di hadiri Ketua