Saifuddin:
Aceh Besar Masih Banyak Yang Perlu di Benah
Meski usia ibukota Kabupaten Acceh Besar, memasuki
kepala tiga (30 Tahun-read) namun setumpuk persoalan menuju kemakmuran dan
kesejateraan rakyat Kabupaten Aceh Besar dan perkembangan Ibukota Kabupaten,
masih menjadi fokus pemeirntah. Terutama dalam upaya peningkatan ekonomi rakyat
dan kemajuan Kota Jantho sebagai ibu Kota Kabupaten dan sentra Aktifitas Pusat
pemerintahan dimaksud,” masih banyak sektor yang harus difokuskan pemerintah
untuk mewujudkan misi Kemakmuran dan kesejahteraan daerah beserta Rakyatnya,”
kata ketua DPRK Aceh Besar, Saifuddin, pada Rapat Istimewa HUT ke 29 Kota
Jantho, Jumat, (3/5) di Gedung DPRK setempat, diKota Jantho.
Salah satu hal yang paling urgan
saat ini, lanjut Saifuddin, adalah peningkatan ekonomi rakyat dan mmenekan
angka kemiskinan di kabupaten itu, sementara andalan Sumber anggaran yang
dikelaola dominan dari bantuan pemeirntah pusat dan Provinsi Aceh, sedangkan
PAD yang digedok belum dapat mendorong upaya dimaksud secara signifikan,” kondisi
Anggaran masih menjadi indikator,” ujar Pria yang kerab disapa tengku juah ini.
Sedangkan upaya pemindahan Kota
Jantho yang di wacanakan beberapa waktu lalu, dengan alasan meningkatkan
potensi kemajuan Daerah, hingga saat ini belum dapat direalisasi secara penuh,
sebab belum lengkapnya beberapa mekanisme persyaratan pemindahan sebuah Ibu
Kota sesuai dengan aturan yang berlaku,” pemindahan Kota Jantho belum dapat
dilaksnakan karena masih terbentur dengan sejumlah adminstratifnya, dan
kebutuhan biaya,” jelas Saifuddin.
Namun terkait masa pasti kesiapan
dan pemindahan Ibu Kota Kabupaten Aceh Besar, direalisasi sebagaimana yang
telah di wacanakan, Ketua DPRK Aceh Besar, belum dapat memastikanya,” bila
waktu pasti belum dapat saya sebut, karena perencanaan masih dalam tahapan
proses perlengkapan,” pungkasnya.
Dalam kesempatan tersebut,
Saifuddin juga menyebutkan ada enam faktor sehingga pemerintah Aceh Besar,
tergugah untuk melakukan pemindahan Ibu Kota Kabupaten.
Yakni :, Letak
Geografis yang Marginal dengan sejumlah
kecamatan yang ada, Penetapan Masterplan dan tata ruang yang kurang tepat,
Minimnya Sarana dan Prasarana termasuk realisasi penembutas jalan lintas antar
Kabupaten, yang terkesan mengulur-ulur, Kurangnya ketersedian Fasilitas
Pemerintah, ketersedian sarana transportasi Umum, rendahnya minat infestor
untuk menanam modal di wilayah itu.
Sehingga Ibukota Kabupaten
direncanakan akan di pindahkan ke titik yang stretegis dan terjangkau oleh
masyarakat dalam mendapatkan pelayanan optimal pemeirntah, seiring dengan upaya
pemacuan pertumbuhan dan peningkatan ekonomi masyarakat dimasa mendatang, namun
titik yang direncanakan sebagai pusat ibu Kota Yang di Wacanakan tidak
disebutnya. (***)
Komentar