Seiring dengan meningkatnya praktek pendangkalan Aqidah, dan pemurtadan yang menimpa masyarakat Aceh, akhir-akhir ini. Wakil Bupati Aceh Besar, Drs H Syamsulrizal M.Kes, mengharapkan agar kalangan ulama (MPU) setempat lebih peka dan tanggap dalam menyikapi persoalan umat terkait hal dimaksud. Guna mengindari broboknya moral dan agama masyarakat dan generasi Aceh Besar kedepan,” peran ulama sangat penting dalam antisipasi hal ini,” Kata Syamsul rizal.
Wabup Syamsulrizal, yang membuka Langsung Loka Karya Ulama Aceh Besar, yang berlangsung di wisma Hijrah, Lambaroe Aceh Besar, Kamis 25 April, Pekan lalu, ulama juga diharapkan dapat turun serta dalam berbagai momen masyarakat yang digelar, guna mengatisipasi potensi Pengdangkalan Aqidah dan kristenisasi umat.
*****MPU: Aceh Besar Sudah Parah
**** Dewan : SInerginitas belum terwujud...
.
Sebab menurut, wabup Syamsulrizal, para pelaku bergerak sangat profesional, sedangkan kemampuan masyarakat masih dalam kondisi labil, bila peran ulama lentur dengan mudah misi pelaku terlaksana, dan yang menjadi korban adalah masyarakat dan generasi penerus Aceh Besar tentunya,
“ ulama adalah penyambung lidah Rasul, maka melalui ulama pula pelestarian Agama islam dan penguatan Aqidah umat dapat dioptimalkan”, ujar Syamsulrizal.
Syamsulrizal, memesankan agar upaya antisipasi potensi pendangkalan aqidah dan Pemurtadan tersebut tidak hanya di embankan dipundak Pemerintah dan ulama semata, tapi semua pihak harus ambil andil, terutama generasi muda, cendikiawan, elemen masyarakat serta lembaga pendidikan.
Mengingat potensi jalur masuk yang digunakan pelaku tidak cuma lewat jalur masyarakat awam, melainkan di ranah intelek dan anak-ank pun dapat terjadi, konon lagi fungsinisasi tehnologi kian pesat, “ Semua elemen perlu terlibat dalam upaya antisipasi pendangkalan Aqidah ini,” Tandas Wabup berpesan.
MPU: Aceh Besar Sudah Parah
Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Besar, Tgk,H. Muhammad,MJ, melalui Wakilnya, Tgk. Bustami, yang dikonfirmasi Kabar aceh, melalui telepon genggamnya, mengatakan, bahwa perkembangan pendangkalan Aqidah di Kabupaten Aceh Besar, sudah ditahap mengkhawatirkan, tidak hanya itu gelagat pengkristenisasipun sudah mulai merambah ke lingkungan masyarakat Aceh Besar,” angka Pendangkalan mencapai 5-6 persen, bahkan sudah mengarah pengkristenisasi warga, “ katanya.
Lebih lanjut, MPU Aceh Besar, memaparkan, MPU telah berbuat sesuai dengan mekanisme yang ada, demikian juga responsif terhadap persoalan dan dilaporkan masyarakat, sangat reaktif di terimanya, “ kita tidak menunda setiap laporan masuk , namun keakuratan dan detelitas informasi tetap kita utamakan,” jelas Bustami, kepada Kabar aceh, kamis pekan lalu.
Adapun lokakarya yang diikuti oleh 100 orang dari berbagai kecamatan itu, merupakan sosialisasi dan rancangan mekanisme proses dan rancangan bentuk tindakan yang harus dilakukan oleh masyarakat jika terdeteksi potensi dugaan pendangkalan Aqidah dan pemurtadan terjadi di lingkungan masyarakat nantinya.
diharapkan kegiatan ini dapat menjadi bekat bagi masyarakat yang menjadi utusan atau perpanjangan tangan MPU kepada masyarakat di gampong masing-masing,”kepada peserta kita harap mampu mengimplementasi ke masyarakatnya,” pintanya.
DPRK: Sinerginitas Belum Terwujud
Disisi lain, Tgk, Mahyuddin Budiman, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Besar, dari Partai Daulat Aceh (PDA), menilai bahwa, antara Pemkab dan MPU belum berjalan seirama, sehingga hasil yang diperoleh dari berbagai langkah masing-masing belum dapat menjawab persolaan dikalangan umat, buktinya perkembangan pendangkalan aqidah tumbuh pesat di daerah ini bahkan potensi pemurtadan dan kristenisasi pun mulai mencuat,” keduanya perlu lebih kompak dalam melindungi umat,” kata Mahyuddin.
Menurut Mahyuddin, kedua unsur tersebut tidak harus mengandalkan program dan serimonial semata, tapi setiap kegiatan yang diprogramkan dapat dipastika terlaksana secara optimal dan menyentuh titik sasaran yang tepat, sehingga manfaat benar-benar dirasakan dan menjadi solusi bagi umat, “ bukan Cuma lounching semata yang dibutuhkan melainkan evaluasi berkesinambungan yang harus diutamakan,” timpalnya lagi.
Mahyuddin menyarankan, agar pihak Pemkab dan MPU Aceh Besar, harus benar-benar memperhatikan persoalan ini, mengingat persoalan yang sedang melanda Aceh Besar ini, sangat serius dan mengandung ancaman besar bagi pertumbuhan generasi daerah ini kedepan.
“intinya”, sebuah sikap tegas dan evaluasi berkesimbungan perlu diterapkan terhadap berbagai kegiatan keagamaan yang digelar dilingkunagn masyarakat, demi menghindari potensi masuknya perusak-perusak Aqidah dan agama sebagaimana yang telah terjadi selama ini,” evaluasi dan kalkulasi manfaat yang diterima masyarakat dari berbagai kegiatan umum perlu dihitung,” tegas dan pungkas Mahyuddin. (Dahlan).
Wabup Syamsulrizal, yang membuka Langsung Loka Karya Ulama Aceh Besar, yang berlangsung di wisma Hijrah, Lambaroe Aceh Besar, Kamis 25 April, Pekan lalu, ulama juga diharapkan dapat turun serta dalam berbagai momen masyarakat yang digelar, guna mengatisipasi potensi Pengdangkalan Aqidah dan kristenisasi umat.
*****MPU: Aceh Besar Sudah Parah
**** Dewan : SInerginitas belum terwujud...
.
Sebab menurut, wabup Syamsulrizal, para pelaku bergerak sangat profesional, sedangkan kemampuan masyarakat masih dalam kondisi labil, bila peran ulama lentur dengan mudah misi pelaku terlaksana, dan yang menjadi korban adalah masyarakat dan generasi penerus Aceh Besar tentunya,
“ ulama adalah penyambung lidah Rasul, maka melalui ulama pula pelestarian Agama islam dan penguatan Aqidah umat dapat dioptimalkan”, ujar Syamsulrizal.
Syamsulrizal, memesankan agar upaya antisipasi potensi pendangkalan aqidah dan Pemurtadan tersebut tidak hanya di embankan dipundak Pemerintah dan ulama semata, tapi semua pihak harus ambil andil, terutama generasi muda, cendikiawan, elemen masyarakat serta lembaga pendidikan.
Mengingat potensi jalur masuk yang digunakan pelaku tidak cuma lewat jalur masyarakat awam, melainkan di ranah intelek dan anak-ank pun dapat terjadi, konon lagi fungsinisasi tehnologi kian pesat, “ Semua elemen perlu terlibat dalam upaya antisipasi pendangkalan Aqidah ini,” Tandas Wabup berpesan.
MPU: Aceh Besar Sudah Parah
Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Besar, Tgk,H. Muhammad,MJ, melalui Wakilnya, Tgk. Bustami, yang dikonfirmasi Kabar aceh, melalui telepon genggamnya, mengatakan, bahwa perkembangan pendangkalan Aqidah di Kabupaten Aceh Besar, sudah ditahap mengkhawatirkan, tidak hanya itu gelagat pengkristenisasipun sudah mulai merambah ke lingkungan masyarakat Aceh Besar,” angka Pendangkalan mencapai 5-6 persen, bahkan sudah mengarah pengkristenisasi warga, “ katanya.
Lebih lanjut, MPU Aceh Besar, memaparkan, MPU telah berbuat sesuai dengan mekanisme yang ada, demikian juga responsif terhadap persoalan dan dilaporkan masyarakat, sangat reaktif di terimanya, “ kita tidak menunda setiap laporan masuk , namun keakuratan dan detelitas informasi tetap kita utamakan,” jelas Bustami, kepada Kabar aceh, kamis pekan lalu.
Adapun lokakarya yang diikuti oleh 100 orang dari berbagai kecamatan itu, merupakan sosialisasi dan rancangan mekanisme proses dan rancangan bentuk tindakan yang harus dilakukan oleh masyarakat jika terdeteksi potensi dugaan pendangkalan Aqidah dan pemurtadan terjadi di lingkungan masyarakat nantinya.
diharapkan kegiatan ini dapat menjadi bekat bagi masyarakat yang menjadi utusan atau perpanjangan tangan MPU kepada masyarakat di gampong masing-masing,”kepada peserta kita harap mampu mengimplementasi ke masyarakatnya,” pintanya.
DPRK: Sinerginitas Belum Terwujud
Disisi lain, Tgk, Mahyuddin Budiman, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Besar, dari Partai Daulat Aceh (PDA), menilai bahwa, antara Pemkab dan MPU belum berjalan seirama, sehingga hasil yang diperoleh dari berbagai langkah masing-masing belum dapat menjawab persolaan dikalangan umat, buktinya perkembangan pendangkalan aqidah tumbuh pesat di daerah ini bahkan potensi pemurtadan dan kristenisasi pun mulai mencuat,” keduanya perlu lebih kompak dalam melindungi umat,” kata Mahyuddin.
Menurut Mahyuddin, kedua unsur tersebut tidak harus mengandalkan program dan serimonial semata, tapi setiap kegiatan yang diprogramkan dapat dipastika terlaksana secara optimal dan menyentuh titik sasaran yang tepat, sehingga manfaat benar-benar dirasakan dan menjadi solusi bagi umat, “ bukan Cuma lounching semata yang dibutuhkan melainkan evaluasi berkesinambungan yang harus diutamakan,” timpalnya lagi.
Mahyuddin menyarankan, agar pihak Pemkab dan MPU Aceh Besar, harus benar-benar memperhatikan persoalan ini, mengingat persoalan yang sedang melanda Aceh Besar ini, sangat serius dan mengandung ancaman besar bagi pertumbuhan generasi daerah ini kedepan.
“intinya”, sebuah sikap tegas dan evaluasi berkesimbungan perlu diterapkan terhadap berbagai kegiatan keagamaan yang digelar dilingkunagn masyarakat, demi menghindari potensi masuknya perusak-perusak Aqidah dan agama sebagaimana yang telah terjadi selama ini,” evaluasi dan kalkulasi manfaat yang diterima masyarakat dari berbagai kegiatan umum perlu dihitung,” tegas dan pungkas Mahyuddin. (Dahlan).
Komentar